PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2).

Dalam kesibukan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang menambahkan fasilitas jasa konstruksi jadi subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum mempunyai sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi bersama keputusan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006.

Sertifikasi dan kualifikasi ini dinyatakan dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK. SBU adalah sertifikat isyarat bukti legalisasi formal atas tahapan kemampuan kemampuan usaha bersama keputusan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha.

SIUJK SBU menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi type pekerjaan yang sanggup dijalankan oleh kontraktor selaku subjek pajak.

Usaha jasa konstruksi meliputi 3 (tiga) grup cocok kategorisasi PPh Final Pasal 4 ayat (2), yakni :

 

1. Jasa perencanaan konstruksi, pertolongan jasa oleh orang teristimewa atau badan (ahli profesional) di bidang perencanaan jasa konstruksi yang sanggup memicu pekerjaan dalam wujud dokumen perencanaan bangunan fisik;

 

2. Jasa pelaksana konstruksi, pertolongan jasa oleh orang teristimewa atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang sanggup melakukan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan jadi bangunan atau wujud fisik lain.

termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yakni penggabungan faedah fasilitas dalam type penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta type penggabungan perencanaan dan pembangunan. Jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan oleh penyedia jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) termasuk ke dalam grup jasa pelaksana konstruksi;

 

3. Jasa pengawasan konstruksi, pertolongan jasa oleh orang teristimewa atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang sanggup melakukan kesibukan pengawasan sejak awal sampai selesai berasal dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalam grup jasa ini adalah jasa penilai.

Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan dan jaman berlaku SBU. Khusus untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

perbedaan tarif termasuk ditentukan oleh tingkatan (grade) berasal dari kualifikasi kompetensi kontraktor yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 berkenaan Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Pengenaan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk usaha jasa konstruksi :

 

1. Jasa Perencanaan Konstruksi : 4% (empat persen), kecuali kontraktor membawa sertifikat kualifikasi usaha (SBU); atau 6% (enam persen), kecuali kontraktor tidak membawa sertifikat kualifikasi usaha;

2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi : 2% (dua persen), kecuali kontraktor membawa sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4); 3% (tiga persen), kecuali kontraktor membawa sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 maupun grade 7); atau 4% (empat persen), kecuali kontraktor tidak membawa sertifikasi kualifikasi usaha;

3. Jasa Pengawasan Konstruksi : 4% (empat persen), kecuali kontraktor membawa sertifikat kualifikasi usaha; atau 6% (enam persen), kecuali kontraktor tidak membawa sertifikat kualifikasi usaha.

Setelah menentukan tarif PPh final yang bakal dikenakan, nilai PPh sanggup dihitung bersama mengalikan tarif bersama Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berasal dari usaha jasa konstruksi.

Definisi DPP usaha jasa konstruksi berlandaskan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 adalah jumlah pembayaran andaikata PPh usaha jasa konstruksi dikenakan lewat pemotongan oleh pengguna jasa, atau jumlah penerimaan pembayaran andaikata PPh usaha jasa konstruksi dikenakan lewat penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Dalam pasal yang serupa dinyatakan bahwa sementara terutangnya PPh berlangsung pada sementara pembayaran atau diterimanya pembayaran, bukan pada sementara terjadinya perjanjian hutang atau piutang.

Pembayaran PPh Final usaha jasa konstruksi dijalankan lewat pemotongan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor. Apabila pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh dijalankan lewat pemotongan PPh oleh pengguna jasa.

Namun, kecuali pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan, wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang.

Pembayaran PPh Final usaha jasa konstruksi dijalankan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan seterusnya sesudah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan seterusnya sesudah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa.

Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi pengguna dan pemberi jasa wajib dijalankan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan seterusnya sesudah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi.

Apabila tersedia pertanyaan perihal pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi atau perpajakan secara umum lainnya, silakan untuk mampir dan berkonsultasi bersama Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau petugas konsultasi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan paling dekat di kota Anda.

Semua pegawai pajak bakal menambahkan informasi dan bimbingan secara sigap dan ramah sebagai wujud service sempurna kepada Wajib Pajak.